25 Juni 1996, Jenderal TNI Feisal Tanjung, yang kala itu menjabat sebagai Panglima ABRI, memanggil sejumlah pemimpin media massa. Dalam pertemuan itu, Feisal menghimbau para pemimpin media agar tidak lagi menyebut Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan tidak lagi mewawancarai para pendukung Mega.
Sebelumnya, pihak militer juga berkali-kali meminta media massa tidak lagi menyebut Mega dengan panggilan “Megawati Soekarnoputri”. Militer meminta Mega dipanggil dengan sebutan “Megawati Kiemas” saja.
Himbauan yang terakhir ini menjadi menarik karena menunjukkan bagaimana represifnya militer di masa Orde Baru. Akan tetapi, himbauan itu menjadi lebih menarik karena persoalan nama seseorang ternyata memiliki dampak politis yang tak sedikit. Nama “Megawati Soekarnoputri” jelas mengingatkan orang akan Soekarno, Proklamator Indonesia, bapak bangsa Indonesia yang luar biasa tapi kebetulan juga merupakan ayah Mega. Pemakaian nama itu menjadi simbol yang menyatukan Mega dengan Soekarno. Tiap kali nama “Megawati Soekarnoputri” disebut, ingatan orang akan ditarik pada kiprah, aktivitas, dan jasa Soekarno.
Pemerintah Orde Baru paham, walaupun mereka telah memburukkan Soekarno melalui berbagai upaya, ingatan kolektif masyarakat tak pernah sesuai dengan keinginan mereka. Bagi orang-orang di Indonesia yang merasakan langsung era akhir pemerintahan Soekarno, propaganda Orde Baru barangkali akan mempan karena era akhir saat Soekarno memerintah memang benar-benar membuat citra Bung Karno ambruk. Akan tetapi, bagi anak-anak muda yang baru besar tahun 1970-an dan 1980-an, nama Soekarno jelas punya arti lain. Diam-diam atau secara terus terang, Soekarno diidolakan dan secara lancang mulai diperbandingkan dengan Soeharto.
Upaya menyebut pemerintahan Soekarno sebagai “Orde Lama” dan menyebut era Soeharto sebagai “Orde Baru”, juga tak pernah benar-benar melupakan Soekarno. “Yang lama” justru terus diingat, bukan dilupakan, sementara “Yang Baru” ternyata tak kunjung memberi kepuasan. Orde Lama justru makin diingat ketika Soeharto makin represif, makin korup, dan makin banyak musuhnya.
Dalam kondisi itu, munculnya Megawati Soekarnoputri sebagai tokoh di pentas nasional, jelas merupakan fenomena yang akan menguatkan ingatan masyarakat tentang Soekarno. Bagi sebagian masyarakat Bali dan Jawa, Megawati bahkan kemudian dianggap sebagai semacam “titisan” ayahnya. Nama yang disandang Mega makin menguatkan citra semacam itu. Maka, wajar jika kemudian pemerintah Orde Baru merasa terusik dan bahkan sampai harus mengurusi soal nama Mega.
Himbauan agar Mega dipanggil dengan sebutan “Megawati Kiemas” adalah upaya memutus rantai ingatan masyarakat yang terus menghubungkan Mega dengan ayahnya. Begitu hubungan itu tercerai berai, pemerintah Orde Baru barangkali berharap Mega akan kehilangan dukungan. Saya tak tahu apakah media-media massa pada tahun 1996-an pernah mempraktikkan himbauan itu dan benar-benar memanggil Mega dengan “Megawati Kiemas”. Tapi nyatanya, sampai hari ini Mega tetap dipanggil dengan imbuhan “Soekarnoputri” di belakang nama aslinya. Saya kira Mega sangat menikmati namanya itu dan tentu berharap citra ayahnya akan melekat padanya dengan tendensi supaya ia terus mendapat dukungan.
Dalam konteks dan latar belakang yang berbeda, saya kira menarik untuk mencermati kembali himbauan untuk memisahkan nama “Megawati” dengan “Soekarnoputri”. Bagi saya, Mega sekarang ini cukup dipanggil dengan Megawati saja dan tak usah menambahkan kata “Soekarnoputri” di belakangnya. Kenapa? Konteks sekarang telah berubah dan Mega sangat mungkin melakukan semacam “politik bahasa” dengan terus menyandang nama “Megawati Soekarnoputri”. Nama itu sangat mungkin dipakainya untuk membuat ingatan orang terus-menerus menghubungkan dirinya dengan sang ayah. Padahal, kita bisa bertanya: benarkah Mega yang sekarang memiliki sifat-sifat dan sikap yang sama dengan Bung Karno?
Indonesianis Ben Anderson, dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan di Majalah Basis Edisi Maret-April 2001, dengan sengit pernah menyatakan bahwa Megawati itu “tidak sehebat Bung Karno”. Kalau pernyataan ini, tentu semua orang sudah tahu. Tapi Ben juga menyatakan bahwa Megawati sama sekali tidak mewarisi jiwa dan semangat ayahnya. Mengutip Supeni, politikus kawakan yang pernah menjadi anggota Badan Konstituante melalui PNI, Ben menyatakan bahwa Megawati sama sekali tidak mewarisi keberanian dan keradikalan politik sang ayah. Sukmawati, saudara Mega, juga menyatakan hal yang demikian. Selain itu, yang paling penting, visi politik Soekarno juga tak pernah dimiliki Mega, kata Ben.
Ben juga mengingatkan, Megawati selama bertahun-tahun menjadi anggota PDI dan DPR semasa Orde Baru. Selama bertahun-tahun itu pula, Mega dianggap sebagai “anggota DPR yang baik” oleh pemerintah Orde Baru. Kepopuleran Megawati justru timbul karena pemerintah Orde Baru melakukan blunder dengan menyerang kantor PDI pada 27 Juli 1996. Saat itu, mulailah ia menjadi simbol perjuangan dan nama Megawati dengan imbuhan Soekarnoputri terasa pas.
Sekarang, ketika Mega tak lagi menjadi simbol perjuangan, juga dengan opini-opini yang menyatakan bahwa ia tak mewarisi semangat ayahnya, apatah kita tak sebaiknya memanggilnya dengan sebutan Megawati saja? Jangan juga dipanggil dengan Megawati Kiemas, seperti anjuran Orde Baru, karena nama semacam itu menunjukkan dominasi patriarki yang mengharuskan nama suami diletakkan di belakang nama sang istri.
Keinginan memanggil Megawati tanpa imbuhan Sopekarnoputri itu juga merupakan usaha untuk menghapuskan “politik dinasti” di Indonesia. Politik dinasti membuat demokrasi tak beda dengan monarki yang sangat menghargai “darah” alias keturunan. Politik dinasti membuat seseorang bisa dengan seenak hatinya mengekor kesuksesan ayah, kakek, atau kerabatnya demi sukses pribadinya.
Politik semacam ini, yang jelas tak sehat, terutama terjadi karena kegemaran kita dan media massa memanggil nama-nama seseorang dengan imbuhan nama keluarganya. Pemanggilan semacam ini, meskipun kadang tampak sepele, adalah sesuatu yang sangat menyuburkan politik dinasti. Di masa kampanye kemarin, kita melihat sangat banyak caleg yang mencantumkan nama kerabatnya di dalam iklan politik mereka. Tendensi macam ini jelas menunjukkan keinginan mereka untuk sekadar mengekor kesuksesan keluarga mereka. Politik tak lagi dimaknai sebagai kerja keras individu berkaitan dengan upaya mengelola kekuasaan. Politik justru dianggap sebagai semacam “warisan” yang bisa seenaknya diterima tanpa kerja keras dan upaya yang jujur.
Tentu saja, pemaknaaan semacam itu akan mereduksi politik secara drastis sehingga perlu ada perlawanan terhadap cara berpolitik semacam itu. Bagi saya, salah satu upaya memerangi politik dinasti adalah dengan memisahkan nama individu dengan nama keluarganya. Pemisahan ini bukan hanya bagi Mega saja, tapi juga untuk semua tokoh lain yang selama ini gemar memakai nama keluarga untuk tujuan-tujuan pragmatis.
Haris Firdaus